JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi (geotermal) di Indonesia sebagai salah satu pilar transisi energi bersih masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memperlambat pencapaian target bauran energi nasional.
Meskipun Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, pemanfaatannya hingga saat ini dinilai belum optimal akibat adanya hambatan sistemik yang mencakup aspek teknis, legalitas lahan, hingga skema pendanaan risiko tinggi.
Para pelaku industri dan pengamat energi menyoroti perlunya terobosan kebijakan yang lebih berani guna memastikan potensi energi hijau ini dapat dikonversi menjadi pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Risiko Eksplorasi Tinggi dan Biaya Investasi Awal
Salah satu kendala utama dalam pengembangan panas bumi adalah risiko hulu (upstream) yang sangat besar, di mana pengembang harus mengeluarkan modal jutaan dolar untuk pengeboran sumur eksplorasi tanpa jaminan kepastian uap.
Pada Senin 23 Februari 2026, analisis sektor energi menunjukkan bahwa biaya pengeboran satu sumur panas bumi jauh lebih mahal dibandingkan sumur migas konvensional karena kondisi batuan yang lebih keras dan suhu yang ekstrem.
Kegagalan dalam menemukan cadangan uap yang komersial pada tahap awal seringkali membuat institusi perbankan enggan memberikan kucuran kredit, sehingga pengembang harus mengandalkan modal ekuitas yang sangat terbatas.
Pemerintah berupaya memitigasi hal ini melalui program Government Drilling (pengeboran oleh pemerintah) guna mengurangi risiko eksplorasi yang ditanggung oleh pihak swasta sebelum wilayah kerja tersebut dilelang secara resmi.
Hambatan Perizinan di Kawasan Hutan Lindung
Secara geografis, sebagian besar potensi panas bumi Indonesia terletak di kawasan pegunungan yang bersinggungan langsung dengan wilayah hutan lindung dan taman nasional yang dilindungi undang-undang.
Proses pengurusan izin penggunaan kawasan hutan seringkali memakan waktu bertahun-tahun karena adanya tumpang tindih regulasi antara sektor energi, kehutanan, dan lingkungan hidup yang belum sepenuhnya sinkron.
Meskipun kegiatan panas bumi kini dikategorikan sebagai kegiatan penambangan non-fosil yang lebih ramah lingkungan, pengembang tetap diwajibkan memenuhi persyaratan ketat guna memastikan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.
Ketidakpastian jangka waktu perizinan ini seringkali menjadi faktor "pemutus semangat" bagi investor global yang menginginkan kepastian jadwal operasional (Commercial Operation Date) sesuai dengan kontrak jual beli listrik.
Tantangan Keekonomian dan Penentuan Harga Jual
Isu keekonomian tetap menjadi ganjalan serius, di mana terdapat celah lebar antara biaya produksi listrik panas bumi dengan daya beli atau harga patokan tertinggi yang ditetapkan oleh pihak pembeli tunggal (PLN).
Negosiasi harga jual beli listrik (Power Purchase Agreement) seringkali berjalan alot karena pengembang memerlukan tarif yang cukup tinggi guna menutup biaya investasi awal yang masif serta memastikan pengembalian modal yang wajar.
Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk menjaga harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat, sehingga subsidi atau insentif fiskal tambahan menjadi sangat krusial dalam menjembatani perbedaan kepentingan ekonomi tersebut.
Tanpa skema tarif yang menarik dan kompetitif dibandingkan pembangkit fosil (batu bara), pengembangan panas bumi akan sulit bersaing dalam mendapatkan pendanaan internasional yang kini semakin selektif terhadap aspek keberlanjutan.
Penerimaan Sosial dan Isu Lingkungan Lokal
Kendala yang tidak kalah penting adalah aspek sosial, di mana proyek panas bumi seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat adat atau warga sekitar karena kekhawatiran akan dampak lingkungan seperti kekeringan mata air.
Meskipun secara teknis uap air yang diambil akan diinjeksikan kembali ke dalam bumi, kurangnya sosialisasi yang efektif sering memicu disinformasi mengenai potensi pencemaran lingkungan atau risiko kebocoran gas berbahaya.
Pemerintah dan pengembang perlu membangun pola komunikasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, bukan sekadar objek proyek, agar pembangunan infrastruktur energi ini mendapatkan dukungan moral secara penuh.
Pemberian manfaat langsung berupa CSR yang terarah, peluang kerja bagi warga lokal, serta bagi hasil pajak daerah (Bonus Produksi) harus dikelola secara transparan guna meningkatkan penerimaan sosial di wilayah kerja panas bumi.
Kebutuhan Integrasi Teknologi dan Infrastruktur
Banyak lokasi potensi panas bumi berada di wilayah terpencil dengan aksesibilitas yang sulit, sehingga memerlukan biaya tambahan yang signifikan untuk membangun jalan angkut alat berat serta infrastruktur transmisi listrik.
Integrasi energi panas bumi yang bersifat sebagai baseload (beban dasar) ke dalam sistem jaringan listrik nasional juga memerlukan kesiapan teknologi yang mampu mengelola fluktuasi pasokan dari berbagai sumber energi baru terbarukan lainnya.
Dukungan riset dan pengembangan teknologi pengeboran yang lebih efisien di dalam negeri diharapkan dapat menekan biaya operasional secara bertahap, sehingga energi panas bumi menjadi lebih kompetitif di masa depan.
Dengan sinergi kebijakan yang tepat, Indonesia optimis dapat mengatasi berbagai kendala tersebut demi mewujudkan kedaulatan energi hijau yang mandiri serta memenuhi komitmen global dalam pengurangan emisi karbon.
