Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan komitmennya untuk mendukung penuh program ambisius pemerintah dalam membangun 3 juta rumah yang ditargetkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga mendorong investasi dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pemerintah telah menetapkan lima lokasi pengembangan strategis untuk hunian tersebut, yakni di Pulogebang Blok K, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurang Mangu, revitalisasi Rusun Klender, dan wilayah Jonggol. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan rumah yang masih membelenggu banyak warga negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa OJK siap mendukung berbagai aspek program ini dengan kebijakan yang akan mempermudah akses kredit pemilikan rumah bagi MBR. "Untuk itu, kami ambil langkah kebijakan holistik dengan mempermudah kredit pembiayaan KPR bagi masyarakat MBR, melalui penilaian kualitas aset melalui hanya 1 pilar, dan pengenaan risiko rendah untuk KPR," paparnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa, 11 Februari 2025.

OJK juga berencana untuk memperluas dukungan di sektor suplai perumahan dengan memfasilitasi pembiayaan perumahan, termasuk mempermudah bagi pengembang dalam hal pengadaan dan pengelolaan tanah. Kebijakan ini diharapkan akan menarik lebih banyak pengembang untuk terlibat dalam proyek-proyek perumahan bagi MBR tanpa kekhawatiran akan kesulitan pembiayaan.

"Likuiditas bisa melalui fine tuning, melalui EBA SP (Efek Beragun Aset Surat Partisipasi). Selain itu, asuransi dan penjaminan juga akan diperkuat untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi pembangunan perumahan, antara lain melalui kredit modal kerja, kredit properti, dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR," jelas Mahendra.

Tantangan utama dalam proyek ini adalah memastikan bahwa masyarakat target dapat mengakses fasilitas ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, OJK menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian pengaduan KPR bagi MBR yang terkendala dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). "OJK ada kanal khusus task force, bersinergi dengan para pemangku kepentingan di sektor lain," tegasnya.

Langkah proaktif OJK ini menjadi sinyal positif bagi keberhasilan program pembangunan rumah bagi MBR. Dalam jangka panjang, inisiatif ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kekurangan perumahan, namun juga memperkuat struktur ekonomi dengan menciptakan peluang investasi baru dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Ke depan, partisipasi aktif dari sektor swasta terutama di bidang pengembangan properti juga menjadi kunci sukses dari program ini. Kemitraan pemerintah dengan sektor swasta serta dukungan penuh dari lembaga-lembaga keuangan diatur untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Keseluruhan strategi ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaan dan penjaminan nasabah tetapi juga memperhatikan dukungan terhadap para pelaku industri, khususnya pengembang skala kecil dan menengah (UMKM). Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan merata, memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam proyek skala nasional ini.

Dengan berbagai langkah komprehensif yang diambil OJK, pemerintah optimistis bahwa program 3 juta rumah ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan sosial bagi MBR, menjadikannya salah satu inisiatif perumahan paling signifikan di Indonesia saat ini.