Jakarta – Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Budi Susandi, mengusulkan serangkaian program inovatif kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam rangka mengatasi permasalahan transportasi di ibu kota. Budi menyoroti pentingnya penanganan kemacetan dan polusi melalui kebijakan transportasi umum yang efisien, Kamis, 20 Februari 2025.
"Penggunaan transportasi umum bukan hanya kebijakan yang sah, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi di Jakarta," ungkap Budi dalam pernyataannya. Dia menekankan bahwa sterilisasi jalur Transjakarta adalah langkah awal penting untuk memastikan kelancaran perjalanan angkutan umum. Dengan langkah ini, diharapkan lebih banyak pengguna kendaraan pribadi akan beralih menggunakan transportasi umum.
Instran menggandeng beberapa pihak terkait, termasuk Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, CPM, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk memastikan implementasi program tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu kurang dari 100 hari. "Ini adalah upaya kolaboratif yang memerlukan keseriusan dan koordinasi yang baik di antara semua pihak," jelas Budi.
Salah satu agenda prioritas adalah memperluas jangkauan layanan Transjakarta hingga ke wilayah Bodetabek. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi jumlah pengguna sepeda motor, yang seringkali menjadi kontributor kemacetan di Jakarta. "Dengan memperluas layanan hingga ke Bodetabek, kita bisa memberikan alternatif yang nyaman bagi masyarakat, sehingga mereka memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi," ujar Budi.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan fasilitas bagi pejalan kaki di sekitar Stasiun Karet dan BNI City. Budi mengusulkan pembangunan kanopi penghubung antara kedua stasiun serta perbaikan akses bagi pejalan kaki untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Fasilitas bagi pejalan kaki yang memadai diharapkan dapat mendorong lebih banyak warga untuk berjalan kaki, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dalam jarak yang pendek.
Budi juga menyoroti perlunya pengembalian rambu larangan putar di Bundaran Senayan, Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Bank Indonesia. "Penting untuk mengembalikan rambu larangan putar yang hilang akibat pembukaan jalur MRT Lebakbulus-HI," tuturnya. Keberadaan rambu tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas Transjakarta yang sering terhambat oleh kendaraan pribadi yang memutar sembarangan.
Di sisi lain, integrasi layanan MRT dengan bus juga menjadi sorotan. "Keberadaan ojek online di beberapa titik keluar stasiun MRT, seperti di Sudirman dan Thamrin, menambah kesan tidak profesional dan meningkatkan biaya transportasi bagi pengguna," kata Budi. Dengan integrasi yang lebih baik, warga dapat menikmati kenyamanan perjalanan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk moda transportasi lainnya.
Tak hanya fokus pada transportasi umum di pusat kota, Budi juga menyoroti kebutuhan akan perbaikan infrastruktur jalan di daerah padat penduduk seperti Tanah Merah. Proyek pengaspalan jalan kampung di Tanah Merah menjadi salah satu usulan yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi warga setempat.
Dengan berbagai usulan strategis ini, Instran berharap pemerintah provinsi Jakarta dapat melakukan terobosan signifikan dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat. "Program-program ini dirancang tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi untuk menyiapkan Jakarta menghadapi tantangan transportasi di masa depan," pungkas Budi.
Sebagai ibu kota negara, Jakarta memikul tanggung jawab besar untuk memberikan contoh pengelolaan transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Dengan adanya dukungan masyarakat dan semua pihak terkait, upaya transformasi transportasi ini diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat, memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Jakarta.