JAKARTA - Kemacetan yang terus membayangi aktivitas warga Jakarta kembali menjadi sorotan di tingkat legislatif daerah.
Berbagai kebijakan telah diterapkan, namun kepadatan lalu lintas masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terurai. Dalam konteks inilah penguatan transportasi umum dinilai sebagai langkah paling strategis untuk menjawab tantangan mobilitas perkotaan.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa solusi utama terletak pada optimalisasi angkutan publik. Ia menilai pendekatan berbasis kendaraan pribadi tidak akan menyelesaikan akar persoalan kemacetan. Menurutnya, perubahan pola mobilitas masyarakat menjadi kunci perbaikan jangka panjang.
Ia menekankan bahwa penggunaan kendaraan pribadi, termasuk kendaraan listrik, bukanlah langkah ideal untuk mengurai kepadatan lalu lintas. “Yang paling ideal adalah masyarakat menggunakan transportasi umum, untuk mengatasi kemacetan,” ujar Suhud di Jakarta. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pergeseran orientasi kebijakan transportasi.
Dorongan Prioritaskan Transportasi Publik
Penguatan transportasi umum dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Infrastruktur, kualitas layanan, serta keterjangkauan tarif harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dengan sistem yang nyaman dan efisien, masyarakat akan terdorong beralih dari kendaraan pribadi.
Suhud menilai kendaraan listrik memang menawarkan keunggulan dari sisi lingkungan. Namun, peningkatan jumlah kendaraan listrik tetap berpotensi menambah volume kendaraan di jalan raya. “Pada akhirnya berpotensi menimbulkan kemacetan,” kata dia.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa solusi kemacetan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi ramah lingkungan. Tanpa pembatasan jumlah kendaraan, kepadatan tetap akan terjadi. Oleh sebab itu, fokus kebijakan harus tetap pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.
Evaluasi Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik
Kebijakan insentif pajak kendaraan listrik juga menjadi perhatian dalam diskusi ini. Suhud mengingatkan agar insentif tersebut tidak mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi secara masif. Menurutnya, arah kebijakan harus konsisten dan tidak bertentangan dengan tujuan pengurangan kemacetan.
“Arah kebijakan harus konsisten pada pengurangan volume kendaraan di jalan,” katanya. Ia menilai setiap kebijakan transportasi perlu dilihat dari dampaknya terhadap kepadatan lalu lintas. Konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang optimal.
Dengan demikian, insentif kendaraan listrik perlu diseimbangkan dengan strategi pembatasan kendaraan pribadi. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan. Aspek tata kelola lalu lintas dan kapasitas jalan juga harus diperhitungkan secara komprehensif.
Perubahan Perilaku Masyarakat sebagai Kunci
Selain kebijakan struktural, perubahan perilaku masyarakat dinilai sangat menentukan keberhasilan pengurangan kemacetan. Edukasi dan kampanye penggunaan transportasi publik perlu digencarkan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa transportasi umum dapat menjadi pilihan utama yang praktis dan nyaman.
“Perlu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Agar lebih menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. Pernyataan tersebut menekankan bahwa solusi tidak hanya bergantung pada infrastruktur. Kesadaran kolektif juga berperan besar dalam menciptakan perubahan.
Upaya mendorong perubahan perilaku dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan. Ketepatan waktu, keamanan, serta integrasi antarmoda menjadi faktor penting. Jika transportasi publik semakin andal, masyarakat akan lebih percaya untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
Harapan Terhadap Masa Depan Transportasi Jakarta
Penguatan transportasi umum diharapkan mampu menjadi fondasi utama sistem mobilitas Jakarta ke depan. Kota besar dengan tingkat aktivitas tinggi memerlukan solusi yang berkelanjutan dan terencana. Tanpa langkah tegas, pertumbuhan kendaraan pribadi akan terus menambah beban jalan.
Suhud menegaskan kembali bahwa orientasi kebijakan harus berpihak pada pengurangan kendaraan di jalan. Komitmen tersebut perlu diterjemahkan dalam regulasi dan implementasi yang konsisten. Dengan demikian, tujuan mengatasi kemacetan dapat dicapai secara bertahap namun pasti.
Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat, kemacetan Jakarta diharapkan dapat ditekan. Transportasi umum yang kuat, ramah lingkungan, dan terintegrasi menjadi kunci masa depan mobilitas ibu kota. Upaya ini bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh.