JAKARTA - Sebuah video yang beredar di platform TikTok menyebarkan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan layanan pinjaman online yang diluncurkan oleh Bank Central Asia (BCA). Video tersebut ramai beredar dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Namun, setelah dikonfirmasi, klaim tersebut dinyatakan sebagai berita yang tidak benar.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengkategorikan informasi yang tersebar dalam video TikTok tersebut sebagai hoaks. Setelah dilakukan penelusuran mendalam oleh Tim Cek Fakta Komdigi pada Sabtu, 22 Februari 2025, terungkap bahwa informasi tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menyesatkan publik.

Video yang menjadi pusat perhatian ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok dengan nama pengguna @bank.central.asia76 pada Senin, 3 Februari 2025. Meskipun menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah meresmikan program pinjaman online dari BCA, ternyata video tersebut sama sekali tidak menampilkan penampilan Presiden Prabowo. Konten video hanya menampilkan sebuah foto yang digerakkan secara repetitif selama delapan detik tanpa adanya pernyataan resmi apapun dari Presiden.

Faktanya, informasi yang mengaitkan BCA dengan Presiden Prabowo hanyalah upaya menyesatkan yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Modus operandi semacam ini biasanya berujung pada upaya penipuan, di mana pengguna diarahkan untuk berkomunikasi melalui kontak WhatsApp yang mengaku sebagai akun resmi BCA. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat yang kurang berhati-hati dalam menyaring informasi yang diterima.

Menanggapi peredaran hoaks ini, pihak BCA melalui juru bicara resminya memberikan klarifikasi resmi. BCA menegaskan bahwa informasi terkait layanan dan produk perbankan mereka hanya diberikan melalui kanal resmi BCA. "Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa akun TikTok resmi BCA adalah @BankBCA, yang memiliki tanda verifikasi atau centang biru, menunjukkan bahwa itu adalah akun terverifikasi," ujar salah satu perwakilan BCA.

Lebih lanjut, BCA menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu membiasakan diri memanfaatkan sumber informasi resmi dalam mendapatkan informasi terkait produk dan layanan keuangan. "Kanal resmi BCA, seperti situs web kami, aplikasi mobile banking, dan akun media sosial terverifikasi, adalah tempat untuk mendapatkan informasi akurat dan terkini. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan di luar kanal resmi kami," kata perwakilan tersebut.

BCA juga menggarisbawahi bahwa mereka tidak pernah menggunakan platform media sosial untuk meresmikan layanan baru, dan semua informasi resmi hanya disebarluaskan melalui konferensi pers dan rilis resmi yang dapat diakses publik.

Hoaks yang mengaitkan BCA dan Presiden Prabowo ini menekankan pentingnya literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya dalam mengenali dan menghindari informasi palsu yang beredar. Pemerintah dan otoritas terkait terus mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial, serta proaktif memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya lebih lanjut.

Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri melalui Tim Cek Fakta secara rutin melakukan verifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memerangi penyebaran hoaks yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan konten mencurigakan atau hoaks ke pihak berwajib atau melalui platform yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Edukasi mengenai penggunaan internet yang sehat dan pengenalan karakteristik berita hoaks menjadi penting untuk meningkatkan keamanan digital masyarakat.

Sementara itu, bagi masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan layanan pinjaman online atau layanan perbankan lainnya, sangat disarankan untuk melakukan konsultasi langsung dengan pihak bank melalui jalur resmi sebelum mengambil keputusan finansial apa pun.

Keberhasilan memerangi hoaks seperti ini sangat tergantung pada kerjasama antara pihak pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama yang baik, penyebaran hoaks dapat ditekan, dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Demikian pula, menjaga keamanan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama dalam era digital seperti sekarang ini.