Jakarta – Pemerintah Indonesia bersiap untuk meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan investasi awal senilai 20 miliar dollar AS, setara dengan sekitar Rp 325,8 triliun berdasarkan kurs Rp 16.290 per dollar AS. Meskipun angka ini tergolong fantastis, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merangkap sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa investasi awal tersebut dianggap belum ideal, Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam kesempatan berbicara usai menghadiri diskusi bertema Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025, Todotua mengatakan bahwa peluncuran Danantara merupakan langkah awal, dan di masa depan akan ada perkembangan lebih lanjut terkait kinerjanya. "Belum. Kan ini kan Danantara-nya baru mau dirilis. Tetapi kan dengan RUU BUMN kemarin sudah ada landasannya bahwa Danantara kemudian nanti dirilis, setelah itu kita kerja," ungkap Todotua.

Optimisme akan semangat pemerintah dalam meningkatkan kemandirian negara terlihat dari langkah ini. "Kita tunggu saja. Tapi yang pasti ini semangat luar biasa dari Presiden dan pemerintahan ini dalam hal kita punya independensi di negara ini," tambahnya.

BPI Danantara dirancang sebagai sebuah institusi yang bertujuan mendukung investasi dan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, terutama dalam sektor yang memiliki potensi tinggi seperti kelautan dan perikanan.

Kabar mengenai menteri investasi dan hilirisasi sekaligus kepala BKPM saat ini, Rosan Roeslani, yang dirumorkan akan menggantikan Muliaman Hadad sebagai Kepala Danantara juga mendapatkan tanggapan dari Todotua. Menurutnya, rumor tersebut hanyalah sebuah prediksi yang beredar di masyarakat. "Sampai saat ini belum ada berita itu. Itu kan masih prediksi-prediksi, gambaran orang saja. Tetapi intinya, prinsipnya begini, bahwa Danantara itu adalah sebagai institusi kelembagaan dan lembaga konsolidasi untuk support investasi dan hilirisasi," jelas Todotua.

Todotua menegaskan bahwa peran Danantara lebih dari sekadar penggantian sosok pemimpin, namun sebagai sebuah lembaga yang diharapkan dapat memberikan dukungan strategis bagi investasi dan hilirisasi—dua komponen vital untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang negeri ini.

Pemerintah, dengan dukungan dari sektor publik dan swasta, berharap agar BPI Danantara dapat memainkan peran signifikan dalam mengoptimalkan potensi Indonesia, di mana hilirisasi merupakan salah satu fokus utama investasi. Ini diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah bagi komoditas domestik, serta mendorong transfer teknologi dari negara-negara maju.

Meskipun dinilai belum ideal, nilai investasi awal yang diamankan untuk peluncuran BPI Danantara sudah mencatatkan langkah positif dalam upaya pengembangan ekonomi nasional. Berlangsungnya diskusi publik mengenai calon kepala Danantara juga menandakan ketertarikan dan ekspektasi tinggi dari berbagai kalangan terhadap badan pengelola investasi ini.

Todotua menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam merealisasikan tujuan besar ini. Kerjasama antara berbagai kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait adalah kunci untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.

"Kita percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik dan perencanaan yang matang, BPI Danantara akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pengembangan sektor hilirisasi tetapi juga bagi kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tandas Todotua.

Dengan peluncuran Danantara yang segera dilakukan, perhatian kini tertuju pada bagaimana realisasi dari investasi ini ke depannya, serta siapa yang akan menjadi pemimpin strategis yang akan memandu misi besar ini. Semua pihak berharap agar langkah ini memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.