Jakarta - Dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis dengan memberlakukan kebijakan insentif pajak untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi daya beli masyarakat di sektor perumahan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keputusan tersebut resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025.

Menurut peraturan yang dirilis, insentif pajak bertujuan untuk memberikan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah. "Telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024," demikian yang tertulis dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025, yang salinannya diterima pada Jumat, 7 Februari 2025.

Kriteria Penerima Insentif dan Pengaruhnya terhadap Pasar

Untuk mendapatkan insentif ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh properti rumah tapak atau satuan rumah susun. Properti tersebut harus baru dan diserahkan dalam kondisi siap huni, dengan harga jual maksimum Rp 5 miliar. Selain itu, properti harus mendapatkan kode identitas rumah dan merupakan penyerahan pertama oleh pengusaha kena pajak yang menyelenggarakan pembangunan.

Insentif PPN ini diharapkan dapat menggairahkan pasar properti yang sempat mengalami perlambatan. Dengan adanya insentif, konsumen diharapkan lebih terdorong untuk membeli properti, terutama di segmen menengah atas yang mencakup rumah tapak dan satuan rumah susun yang bernilai hingga Rp 5 miliar.

Mekanisme Insentif dan Tahapan Penerapan

Mekanisme penerapan insentif pajak ini dirancang untuk menjangkau dua periode berbeda sepanjang tahun 2025. Untuk periode pertama, penyerahan rumah atau satuan rumah susun dengan berita acara serah terima dari 1 Januari hingga 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif 100% dari PPN yang terutang.

"Bagi penyerahan di paruh pertama tahun, insentif PPN ditanggung 100% dari bagian harga jual hingga Rp 5 miliar," jelas PMK Nomor 13 Tahun 2025. Ini tentunya menjadi daya tarik besar bagi konsumen untuk melakukan transaksi di awal tahun.

Sedangkan, untuk periode kedua, penyerahan dari 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif akan diturunkan menjadi 50% dari PPN yang terutang. Dengan pengurangan ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan anggaran serta memastikan program ini memiliki dampak yang signifikan sepanjang tahun.

"PPN ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025," sebagaimana tercantum dalam PMK. Langkah ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada masyarakat dalam memanfaatkan insentif, serta memberikan motivasi untuk penyerapan pasar properti.

Dukungan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung sektor properti yang merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian. Industri ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan efek berantai pada sektor lain seperti konstruksi, bahan bangunan, dan jasa keuangan.

Dampak dari pemberlakuan insentif pajak ini diharapkan akan dirasakan langsung oleh konsumen maupun para pelaku industri properti. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sektor ini diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.