Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peringatan mengenai potensi dampak dari kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kebijakan ini dianggap berpotensi memicu peningkatan inflasi di AS, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketidakpastian global dan mempengaruhi aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Juli Budi Winantya, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kebijakan utama dari pemerintah AS yang menonjol sebagai faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan inflasi di negara tersebut, Jumat, 7 Februari 2025.

Kebijakan Tarif Impor Tingkatkan Harga di AS

Kebijakan pertama yang disoroti adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Langkah ini diperkirakan akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa di AS, sehingga meningkatkan inflasi dari sisi harga. Juli menjelaskan, "Tentunya ini akan membuat inflasi di AS, yang sebelumnya didorong oleh permintaan, akan semakin tinggi. Dari sisi tarif, juga akan menyebabkan inflasi di AS lebih tinggi," ujarnya dalam sebuah pelatihan wartawan BI di Banda Aceh, Jumat, 7 Februari 2025.

Pemotongan Tarif Pajak Korporasi dan Dampaknya pada Inflasi

Selain itu, kebijakan pemotongan tarif pajak korporasi turut menjadi sorotan, karena berperan dalam mendorong permintaan domestik yang lebih tinggi, yang pada akhirnya memicu peningkatan inflasi. Kebijakan insentif ini tidak hanya mempengaruhi inflasi, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya defisit fiskal AS. "Dia (Trump) memotong pajak yang berarti defisitnya meningkat, dan ini mengharuskan pembiayaan lebih besar," kata Juli. Meningkatnya defisit fiskal ini berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi AS, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengetatan Tenaga Kerja dan Efeknya terhadap Pasar

Kebijakan ketiga yang diangkat oleh Juli adalah kebijakan deportasi dan pengetatan terhadap tenaga kerja ilegal, yang diperkirakan akan memperketat pasar tenaga kerja di AS. Langkah ini berpotensi menambah tekanan inflasi, karena pasar tenaga kerja yang lebih ketat biasanya menyebabkan kenaikan upah yang selanjutnya dapat memicu inflasi.

Konsekuensi Global

Kombinasi dari ketiga kebijakan ini menyebabkan ekspektasi penurunan suku bunga acuan (Federal Funds Rate/FFR) menjadi lebih tidak jelas dan sulit diprediksi. Efek dari peningkatan imbal hasil obligasi AS adalah penarikan modal dari negara berkembang, yang mengalihkan modal menuju AS karena imbal hasil yang lebih menarik. Akibatnya, terjadi pergeseran aliran modal dari pasar negara berkembang ke AS, yang mengakibatkan berkurangnya capital inflows dan berpotensi memicu capital outflows dari pasar negara berkembang.

Dampak dari kondisi ini jelas terasa di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonominya di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Aliran modal yang mengalir ke AS mengurangi potensi investasi masuk ke Indonesia, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, BI dan pemerintah Indonesia perlu merumuskan strategi yang hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan menarik investor, sembari memonitor perkembangan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat dengan cermat. Seni dari kebijakan moneter dan fiskal perlu dimaksimalkan untuk mengantisipasi dampak negatif dari perubahan drastis kebijakan ekonomi global yang dipicu oleh negara adidaya seperti AS.

Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini, pengambilan keputusan yang bijak dan inovatif akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kondisi ekonomi global yang terus berubah, respons strategis dan adaptif dari Indonesia akan menentukan bagaimana negara ini berlayar melewati arus ketidakpastian global.