JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara secara resmi menyoroti terbatasnya akses layanan transportasi daring atau online bagi para penumpang di Bandara Juwata Tarakan.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan pilihan moda transportasi yang praktis dan ekonomis saat baru saja mendarat di bandara tersebut.
ORI menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak sebagai konsumen untuk menentukan jenis transportasi yang ingin mereka gunakan tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak mendasar.
Penekanan Terhadap Hak Konsumen Dan Penumpang
Pihak Ombudsman pada Senin 2 Maret 2026 menyatakan bahwa fasilitas publik seperti bandar udara seharusnya memberikan ruang yang adil bagi seluruh penyedia jasa transportasi yang sah secara hukum.
Larangan atau pembatasan terhadap transportasi online dinilai dapat mencederai kenyamanan penumpang serta tidak sejalan dengan semangat digitalisasi layanan publik yang sedang digalakkan pemerintah pusat.
Penumpang memiliki hak penuh untuk memilih layanan yang menawarkan transparansi harga serta kemudahan pemesanan melalui aplikasi ponsel pintar yang mereka miliki saat ini.
Evaluasi Kerja Sama Pengelola Bandara
ORI Kaltara meminta pihak otoritas Bandara Juwata untuk meninjau kembali kesepakatan atau aturan internal yang mengatur operasional angkutan sewa di wilayah bandara tersebut.
Koordinasi yang baik antara pengelola bandara, penyedia jasa transportasi konvensional, dan transportasi online sangat diperlukan guna mencari jalan tengah yang saling menguntungkan bagi semua pihak terkait.
Ombudsman mengingatkan bahwa kepentingan publik dan kemudahan akses bagi wisatawan maupun warga lokal harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok tertentu di area fasilitas negara.
Dampak Bagi Citra Pariwisata Daerah
Masalah akses transportasi di pintu masuk utama Kalimantan Utara ini dikhawatirkan dapat memberikan kesan negatif bagi para pendatang maupun investor yang berkunjung ke wilayah Tarakan.
Kemudahan mobilitas merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas pelayanan publik di suatu daerah, terutama bagi kota yang sedang berkembang sebagai pusat ekonomi baru di wilayah utara.
Jika kendala ini terus berlarut-larut, dikhawatirkan daya tarik Tarakan sebagai destinasi kunjungan kerja maupun wisata akan menurun akibat sulitnya akses transportasi yang terintegrasi secara modern.
Dorongan Untuk Regulasi Yang Inklusif
Pihak Ombudsman menyarankan agar pemerintah daerah dan pengelola bandara segera menyusun regulasi yang inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor transportasi darat.
Penyediaan titik jemput atau pick-up point khusus bagi transportasi online dapat menjadi solusi praktis guna menghindari konflik di lapangan dengan pengemudi angkutan konvensional yang sudah ada sebelumnya.
Dengan adanya aturan yang jelas, persaingan usaha dapat berjalan secara sehat dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif sesuai dengan standar yang berlaku nasional.
Komitmen Pengawasan Pelayanan Publik
ORI Kaltara berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ditemukan solusi permanen yang menjamin hak-hak penumpang di Bandara Juwata terpenuhi secara maksimal dan transparan.
Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk maladministrasi atau gangguan pelayanan publik yang mereka alami saat menggunakan fasilitas di bandar udara kepada pihak berwenang.
Sinergi antara pengawasan ketat dan kemauan untuk berinovasi dari pihak pengelola bandara diharapkan dapat mewujudkan sistem transportasi yang modern, aman, dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia.
