JAKARTA - Akses layanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
Ketika kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba dinonaktifkan, masyarakat tentu menghadapi kebingungan. Situasi inilah yang mendorong pentingnya pemahaman tentang proses reaktivasi.
Polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BPJS PBI JK menimbulkan kekhawatiran. Kondisi tersebut dirasakan oleh banyak masyarakat. Termasuk penerima manfaat di Jawa Barat.
Di wilayah Jawa Barat, jumlah peserta yang dinonaktifkan terbilang besar. Tercatat sebanyak 1,9 juta peserta mengalami penonaktifan. Hal ini menimbulkan pertanyaan luas di tengah masyarakat.
“BPJS Kesehatan Jawa Barat mencatat sebanyak 1.930.209 peserta PBI JK di wilayah Jawa Barat berstatus nonaktif,” ujar BPJS Jabar. Pernyataan tersebut menegaskan skala persoalan. Data itu menjadi perhatian serius.
BPJS PBI merupakan kepesertaan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Iuran peserta ini dibayarkan oleh pemerintah. Pendanaan berasal dari APBN maupun APBD.
Penyebab Status BPJS Kesehatan Dinonaktifkan
Penonaktifan kepesertaan bukan dilakukan tanpa alasan. BPJS menjelaskan bahwa proses ini berkaitan dengan pemutakhiran data. Verifikasi sosial ekonomi menjadi faktor utama.
Pemutakhiran data dilakukan melalui sistem nasional. Pemerintah melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Proses ini menentukan kelayakan peserta.
Salah satu penyebab utama penonaktifan adalah data peserta tidak ditemukan dalam DTSEN. Selain itu, hasil verifikasi juga berpengaruh. Peserta yang masuk kategori desil 6 hingga 10 dinilai cukup mampu.
Kategori desil tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan. Kelompok ini dianggap tidak lagi memenuhi syarat PBI. Oleh karena itu, kepesertaan dapat dinonaktifkan.
Meski demikian, penonaktifan bukan berarti akhir dari kepesertaan. Peserta masih memiliki kesempatan mengajukan reaktivasi. Proses ini dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Lima Cara Reaktivasi BPJS Kesehatan
Terdapat lima cara reaktivasi BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Masyarakat dapat memilih jalur yang sesuai kondisi. Setiap metode memiliki prosedur berbeda.
Cara pertama adalah melalui Chat Pandawa. Layanan ini memungkinkan reaktivasi secara daring. Peserta tidak perlu datang langsung ke kantor. Peserta dapat menghubungi WhatsApp Pandawa di nomor 0811-8165-165. Layanan ini beroperasi pada hari kerja. Pengguna cukup mengikuti petunjuk bot.
Menu “Reaktivasi Kepesertaan” akan tersedia. Peserta biasanya diminta mengunggah KTP, KK, dan kartu BPJS. Proses ini relatif praktis. Cara kedua melalui aplikasi Mobile JKN. Metode ini digunakan jika status nonaktif akibat tunggakan iuran. Peserta perlu melunasi kewajiban.
Pengguna harus login ke aplikasi. Menu “Iuran” menampilkan tagihan. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, dompet digital, atau minimarket. Setelah tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Proses aktivasi maksimal 1 x 24 jam. Cara ini dinilai efektif.
Reaktivasi PBI dan Layanan Pendukung
Cara ketiga adalah reaktivasi segmen PBI. Peserta perlu mendatangi Dinas Sosial setempat. Dokumen identitas wajib dibawa.
Petugas akan mengecek status peserta di DTKS. Jika nama tidak terdaftar, peserta dapat mengajukan keberatan. Surat keterangan dari desa atau kelurahan diperlukan. Cara keempat dengan menghubungi Care Center 165. Peserta dapat memastikan status kepesertaan. Selanjutnya diarahkan ke Dinas Sosial.
Peserta harus membawa kartu JKN, KTP, dan KK. Petugas akan memvalidasi berkas. Jika layak, surat keterangan diterbitkan. Surat tersebut menjadi dasar aktivasi ulang. BPJS Kesehatan akan memproses perubahan status. Peserta kembali memperoleh layanan.
Cara kelima adalah datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Metode ini digunakan untuk masalah administrasi kompleks. Contohnya NIK tidak terdeteksi. Peserta harus menyiapkan KTP, KK, dan kartu BPJS. Ambil antrean layanan pelanggan. Jelaskan kendala secara rinci kepada petugas.
Persyaratan Dokumen Reaktivasi
Peserta yang dinonaktifkan disarankan segera mengunjungi Puskesos atau kelurahan. Proses ini membantu percepatan penanganan. Dokumen pendukung perlu dipersiapkan. Dokumen utama meliputi KTP dan Kartu Keluarga. Nomor JKN atau Kartu Indonesia Sehat juga diperlukan. Kelengkapan data sangat penting.
Jika terkait kondisi medis, surat diagnosis harus disertakan. Surat berasal dari fasilitas kesehatan. Dokumen ini memperkuat alasan reaktivasi. Peserta juga diminta melampirkan foto rumah. Foto tampak depan digunakan untuk verifikasi sosial. Data ini menjadi bahan evaluasi.
Pengajuan dilakukan melalui Front Office kelurahan. Sistem SIKS-NG digunakan dalam proses ini. Selanjutnya Dinas Sosial melakukan verifikasi. Jika memenuhi syarat, rekomendasi diterbitkan. Surat rekomendasi diunggah ke sistem. Status kepesertaan dapat diaktifkan kembali.
Kriteria, Batas Waktu, dan Ketentuan Biaya
Tidak semua peserta otomatis dapat direaktivasi. Terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini untuk menjaga ketepatan sasaran. Peserta harus masuk daftar penonaktifan enam bulan terakhir. Kondisi sosial ekonomi juga menjadi pertimbangan. Verifikasi lapangan menentukan kelayakan.
Peserta dengan penyakit kronis memiliki peluang lebih besar. Kondisi darurat medis menjadi prioritas. Data DTSEN harus diperbarui secara berkala. Batas waktu pengajuan maksimal enam bulan. Terutama bagi peserta yang membutuhkan layanan kesehatan. Lewat batas ini, risiko penghapusan meningkat.
Proses reaktivasi BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya. Seluruh tahapan gratis. Peserta tidak perlu mengeluarkan uang. Reaktivasi PBI hanya mencakup jaminan kesehatan. Program bantuan lain memiliki mekanisme berbeda. Masyarakat diharapkan segera mengecek status kepesertaan.
