JAKARTA - Menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026, perhatian pemerintah difokuskan pada kesiapan pangan nasional bagi masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pasokan dan stok pangan strategis berada dalam situasi aman dan terkendali. Penegasan ini didasarkan pada proyeksi neraca pangan nasional serta evaluasi lapangan lintas pemangku kepentingan.
Menurut Mentan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha terkait. Hasil evaluasi menunjukkan produksi, pasokan, dan stok komoditas pangan strategis mencukupi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta. Momentum puasa Ramadhan yang diperkirakan berlangsung pada Februari hingga Maret 2026 menjadi perhatian khusus pemerintah. Stabilitas pasokan dan harga dipastikan tetap terjaga hingga Idul Fitri.
Produksi Dalam Negeri dan Dukungan Impor Terukur
Kementerian Pertanian memastikan sebagian besar kebutuhan pangan pokok dipenuhi dari produksi dalam negeri. Komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, ayam, telur, dan minyak goreng berasal dari hasil produksi nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kemandirian pangan sekaligus melindungi petani dan peternak.
Sementara itu, beberapa komoditas tertentu masih memerlukan dukungan impor secara terukur. Kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula termasuk komoditas yang pasokannya dilengkapi melalui impor. Kebijakan impor dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan kondisi stok nasional.
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok komoditas strategis, khususnya beras, berada dalam kondisi cukup. Pemantauan stok dilakukan secara rutin hingga akhir Maret 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musiman selama Ramadhan dan Lebaran.
Strategi Distribusi dan Pengendalian Harga
Selain memastikan produksi, pemerintah juga menaruh perhatian pada kelancaran distribusi pangan. Distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi salah satu strategi utama. Kerja sama antardaerah terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pasokan nasional.
Mentan menuturkan bahwa koordinasi dengan pelaku usaha dilakukan secara intensif. Pemerintah mendorong kepatuhan terhadap ketentuan harga, termasuk Harga Eceran Tertinggi. Sistem peringatan dini harga harian nasional diterapkan untuk memantau potensi gejolak.
Melalui operasi pasar dan pengawasan Satgas Pangan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga. Langkah ini ditujukan untuk melindungi konsumen sekaligus produsen pangan. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas selama Ramadhan dan Idul Fitri diharapkan tetap terjaga.
Surplus Neraca Pangan Nasional
Neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional periode Februari hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif. Mayoritas komoditas pangan strategis diproyeksikan mengalami surplus. Kondisi ini menjadi indikator kuat ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Komoditas beras mencatat surplus tertinggi mencapai 14,48 juta ton. Angka ini didukung stok awal sebesar 11,61 juta ton dan produksi berjalan 7,98 juta ton. Kebutuhan konsumsi nasional berada di angka 5,12 juta ton.
Jagung juga mencatatkan surplus signifikan sebesar 4,72 juta ton. Daging ayam dan telur ayam masing-masing mengalami surplus 635 ribu ton dan 305 ribu ton. Surplus ini menunjukkan kekuatan sektor peternakan nasional.
Catatan Komoditas dan Upaya Pengamanan
Gula pasir mencatat surplus sebesar 751 ribu ton berkat stok awal yang mencapai 1,2 juta ton. Untuk daging sapi dan kerbau, kebutuhan nasional mencapai 121 ribu ton. Neraca masih menunjukkan surplus tipis sebesar 6 ribu ton dari kombinasi produksi dan impor.
Pada sektor hortikultura, aneka cabai mencatat surplus 319 ribu ton. Bawang merah juga berada dalam kondisi surplus sebesar 76 ribu ton. Kedelai mencatat surplus 216 ribu ton meskipun pasokannya masih didominasi impor.
Perhatian khusus diberikan pada bawang putih karena kebutuhan mencapai 113 ribu ton. Pemerintah merumuskan enam langkah pengamanan produksi, termasuk menjaga produksi saat musim hujan, distribusi antarwilayah, kerja sama daerah, peringatan dini harga, koordinasi pelaku usaha, serta operasi pasar bersama Satgas Sapu Bersih.
