Jakarta - Di tengah banyaknya spekulasi mengenai dampak proyek pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) terhadap pendangkalan Danau Lido, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memberikan bantahan tegas. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat, 21 Februari 2025, Dody menyatakan bahwa proyek Tol Bocimi tidak bertanggung jawab atas fenomena pendangkalan yang terjadi.
"Ya enggak pas juga (kalau pendangkalan danau disebut sebab Tol Bocimi)," ungkap Dody dengan yakin. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan jalan tol, termasuk Tol Bocimi, harus memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). "Kalau bikin tol pasti ada AMDAL-nya. Itu mutlak, kalau enggak bisa masuk penjara," ujar Dody menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dalam setiap proyek pembangunan, Jumat, 21 Februari 2025.
Sebagai langkah lanjut, Dody menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan pengecekan menyeluruh di kawasan Danau Lido guna memastikan ada tidaknya pelanggaran batas sempadan air akibat proyek Tol Bocimi. "Kita akan turunkan untuk cek seberapa parah kawasan itu nabrak sempadan kita," tambah Dody.
Di sisi lain, Direktur Utama PT MNC Land Lido, Hary Tanoesoedibjo, juga membantah tudingan terkait proyek mereka di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang dikatakan menyebabkan pendangkalan Danau Lido. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Selasa, 18 Februari 2025, Hary memaparkan hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan yang menunjukkan bahwa luas Danau Lido sebenarnya telah bertambah dari kurang dari 13 hektar pada tahun 2013 menjadi 13,6 hektar saat ini.
"Sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar," jelas Hary. Ia menunjukkan bahwa kontradiksi ini perlu dilihat dengan lebih seksama sebelum menuduh proyek Lido sebagai penyebab utamanya. Hary justru mencurigai penumpukan sedimen terjadi akibat aliran limbah dari proyek Tol Bocimi, yang terlihat saat periode pembangunan tol terjadi pada 2016-2017.
"Ada memang aliran limbah, kelihatan. Nanti semua buktinya ada. Apa yang saya sampaikan ini semua bisa dipertanggungjawabkan, karena saya pimpin sendiri rapat di kantor, karena pada akhirnya permasalahan bisa tuntas jika ada pembuktian," terang Hary. Ia menekankan pentingnya memeriksa fakta dengan teliti sebelum menyimpulkan penyebab masalah lingkungan di Danau Lido.
Menanggapi temuan tersebut, Hary menjelaskan bahwa MNC Land Lido telah mengambil langkah-langkah mitigasi yang melibatkan pembersihan dan pengerukan danau. Langkah ini dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya pendangkalan dan pencemaran. "Kami melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya kami melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya Rp 8 miliar lebih," tutur Hary.
Pernyataan dari kedua belah pihak—baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta—menunjukkan betapa kompleksnya isu lingkungan yang dihadapi di sekitar kawasan industri dan infrastruktur yang berkembang pesat. Investigasi lebih lanjut serta kolaborasi semua pihak yang terlibat akan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas, sehingga pembangunan dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Berita ini mengundang perhatian publik dan para pemangku kepentingan, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan. Perhatian khusus pada regulasi dan pemantauan dampak lingkungan menjadi kunci dalam memastikan bahwa proyek-proyek besar seperti Tol Bocimi dan pengembangan KEK Lido tidak mengorbankan kualitas ekosistem setempat, termasuk Danau Lido, yang merupakan aset lingkungan dan ekonomi kawasan.