Jakarta - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen di Indonesia kembali menjadi sorotan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa ada dukungan finansial dari Amerika Serikat untuk proyek ini melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Namun, rencana ambisius JETP menghadapi tantangan dari berbagai pihak, termasuk pernyataan kritis dari pejabat dan organisasi terkait.
Menurut Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, AS telah mengalokasikan investasi sebesar US$ 126 juta untuk pengembangan PLTP Ijen hingga akhir 2022. "AS itu kemarin mengorganisir JETP dan realisasinya sampai dengan akhir tahun lalu hanya satu, yang lain belum terealisasi," ujar Eniya saat berbicara dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, yang disiarkan di kanal YouTube Komisi XII, Rabu, 19 Februari 2025.
Namun, kelanjutan pendanaan JETP dipertanyakan setelah Amerika Serikat mundur dari komitmennya. Meskipun demikian, Eniya mengungkapkan bahwa ada dukungan dari donor lain, seperti Uni Eropa, dengan memberikan hibah untuk pengembangan energi terbarukan melalui PLN.
Di sisi lain, kritikan datang dari Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menilai bahwa program JETP adalah "program gagal." Menurut Hashim, tidak ada dana yang benar-benar dikucurkan oleh pemerintah AS. "Banyak omong-omong ternyata. Hibah US$ 5 miliar dalam US$ 20 miliar itu ternyata gak ada," ungkapnya dalam ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Proyek ini juga menjadi perhatian kritis Direktur Advokasi Tambang dari Celios, Wishnu Try Utomo. Ia mengungkapkan bahwa meskipun PLTP Ijen mendapatkan pendanaan signifikan dari AS, proyek ini masih memiliki masalah dalam prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. "Fakta bahwa PLTP Ijen didanai oleh lembaga AS," ujar Wishnu dalam keterangannya, Rabu, 19 Februari 2025.
Wishnu menambahkan bahwa proyek ini dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal dan telah menerima pendanaan dari berbagai sumber, termasuk US$ 126 juta dari DFC (United State International Development Finance Corporation). Namun, ia menyesalkan bahwa beberapa prinsip Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) JETP tidak diterapkan. "Prinsip berkeadilan dalam CIPP tidak diterapkan selama proyek PLTP Ijen berjalan," katanya.
Menurut Wishnu, socialisasi proyek hanya dilakukan kepada Forum Kepala Desa tanpa melibatkan masyarakat yang lebih luas. Hal ini memicu permasalahan sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar akibat PLTP Ijen. "Sebenarnya warga juga sudah mengadu ke perusahaan dengan mengirimkan surat permohonan mediasi, namun pihak perusahaan tidak memenuhinya," jelasnya.
Peneliti Celios, Muhammad Husnudin, menambahkan bahwa proyek PLTP Ijen justru memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. "Proyek ini tidak hanya merampas sumber daya alam masyarakat sekitar Pegunungan Ijen, tetapi juga mempercepat perpecahan sosial dan ekonomi," ujarnya.
CELIOS mendesak pihak terkait, termasuk pemerintah, PT Medco Cahaya Geothermal, dan DFC, untuk bertanggung jawab atas dampak proyek ini. "CELIOS mendesak untuk memberikan kompensasi yang adil serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam kebijakan energi yang mempengaruhi kehidupan mereka," tutup Husnudin.
Seiring berjalannya waktu, proyek PLTP Ijen sepertinya harus menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi pendanaan maupun kritik dari berbagai pemangku kepentingan. Ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membenahi komitmen dalam pengembangan energi baru terbarukan yang adil dan berkelanjutan.