Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan hasil investigasi terkait insiden kebakaran di smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi pada Oktober 2024 ini berdampak signifikan pada operasional smelter tembaga perusahaan tersebut, memaksa penghentian sementara kegiatan di pabrik asam sulfat yang menjadi area krusial dalam proses peleburan tembaga.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu, 19 Februari 2025, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan lebih rinci mengenai temuan yang didapatkan. “Dampak dari kejadian ini menyebabkan seluruh komponen material di Wet Electrostatic Precipitator (WESP) mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dioperasikan,” ujar Tri, Rabu, 19 Februari 2025.
Berdasarkan pengumpulan fakta yang telah dilakukan, Tri mengungkapkan terdapat saksi langsung dan tidak langsung yang memberikan keterangan mengenai kejadian tersebut. Selain itu, ditemukan pula indikasi adanya hotspot dan gangguan teknis pada alat sebelum pemadaman terjadi. “Fakta lain menunjukkan bahwa ada indikasi gangguan teknis yang teridentifikasi sebelum kejadian kebakaran terjadi,” tambah Tri.
Kebakaran ini dikategorikan sebagai 'kejadian yang berbahaya' sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Tri menegaskan pentingnya penanganan cepat dan tepat dalam menanggulangi insiden semacam ini agar tidak terulang di masa mendatang.
Menanggapi insiden tersebut, Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba merekomendasikan delapan tindakan korektif yang harus diambil oleh PTFI untuk meningkatkan keselamatan dan operasionalitas di smelternya. Salah satu rekomendasinya adalah pemasangan pengatur suhu atau detektor panas serta kamera pemantau di dalam WESP agar potensi kebakaran dapat dideteksi lebih awal.
Upaya lain yang diusulkan termasuk penjadwalan yang tepat untuk start-up feeding guna memastikan kecukupan pengawasan teknis dan operasional terhadap semua peralatan yang menjalani proses commissioning. Pentingnya analisa kebutuhan pemasangan sarana pemadam api otomatis di area WESP juga diangkat sebagai langkah mitigasi penting.
“Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa operasional di smelter dapat berlangsung dengan aman dan efisien,” ujar Tri Winarno saat menjelaskan pentingnya perangkat rangkaian instrumen yang disiapkan agar troubleshooting dapat dilakukan dengan mudah dan cepat saat terjadi kondisi darurat.
Direktorat Jenderal ESDM juga menyoroti perlunya memasang alarm indikasi kondisi darurat di area control room, tombol aktivasi kondisi darurat di lapangan, serta melakukan assessment mendalam terkait manajemen risiko baik secara internal maupun eksternal. Mengacu pada hasil investigasi Labfor dan Polda Jawa Timur, langkah tersebut dianggap esensial untuk mendapatkan akar penyebab kejadian agar peristiwa serupa tidak terulang.
Lebih lanjut, Tri juga menyarankan agar PT Freeport Indonesia menyederhanakan sistem dan prosedur dalam pengelolaan sistem manajemen keselamatan selama masa transisi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa implementasi keselamatan terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
Menutup rapat tersebut, Tri Winarno menekankan bahwa perbaikan sistem dan peningkatan standar keselamatan merupakan prioritas utama. “Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berharap PT Freeport Indonesia dapat segera melakukan langkah-langkah korektif sesuai rekomendasi yang telah disampaikan,” ujarnya.
Insiden kebakaran di smelter PT Freeport Indonesia ini menjadi peringatan bagi industri tambang di tanah air akan pentingnya keselamatan dan pengelolaan risiko yang baik. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan standar keamanan diharapkan dapat meminimalisasi resiko-serta kerugian yang lebih besar.