JAKARTA - Upaya mendorong stabilitas ekonomi nasional melalui pengawasan ketat terhadap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mencuat dalam pertemuan antara Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 18 Februari 2025, di Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta ini menekankan pentingnya penanganan aset yang terkait dengan PT Duta Palma Group.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama pembahasan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan lahan PT Duta Palma Group yang telah disita oleh Kejaksaan. Lahan yang luasnya mencapai 200 ribu hektar ini sedang dalam pertimbangan untuk pengelolaan sementara oleh Kementerian BUMN. Menurut Jaksa Agung Burhanuddin, langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai dan kualitas aset tidak menurun selama proses hukum masih berjalan.
"Diharapkan, nantinya aset yang berhubungan dengan PT Duta Palma dapat terus menghasilkan keuntungan bagi negara, khususnya bagi masyarakat sekitar ataupun tenaga kerja yang menggantungkan mata pencaharian di PT Duta Palma Group," ujar Burhanuddin saat memberikan keterangannya.
Saat ini, proses hukum terhadap PT Duta Palma Group masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan final. Kendati demikian, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tersebut tetap berjalan optimal demi kepentingan negara. Jaksa Agung menegaskan bahwa penitipan aset ini kepada Kementerian BUMN adalah langkah yang tepat, mengingat kementerian tersebut memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola aset negara.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk menjaga kesinambungan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal ini terbukti melalui kerjasama sebelumnya yang telah menunjukkan hasil positif, termasuk penanganan perkara PT Garuda Indonesia yang difokuskan pada pemulihan aset.
"Sesuai dengan visi Pemerintah dan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi aset yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat harus tetap terlindungi," imbuh Erick Thohir.
Dalam konteks ekonomi nasional, aset yang terkelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, baik melalui pemanfaatan langsung maupun dalam bentuk kontribusi terhadap ekonomi lokal. Mengingat luasnya lahan dan potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Jaksa Agung dan Menteri BUMN menempatkan optimalisasi lahan tersebut dalam prioritas utama.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Wakil Menteri BUMN, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung, serta Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan kedua lembaga dalam memperkuat pengawasan BUMN.
Menjaga stabilitas ekonomi melalui BUMN tidak hanya memerlukan pengawasan ketat tetapi juga perlu disertai tindakan tegas dalam memberantas korupsi. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara efisien dan efektif, mendukung pembangunan nasional, dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Pentingnya menjaga aset negara dan memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program-program BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat memainkan perannya dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di tengah kondisi global yang dinamis, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makroekonomi yang solid, tetapi juga oleh bagaimana negara mengelola aset-aset strategisnya, termasuk melalui BUMN. Dalam hal ini, kerjasama yang erat antara Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN menjadi teladan bagi institusi lain dalam pengelolaan aset negara. Pemanfaatan lahan PT Duta Palma Group diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya langkah konkret seperti yang direncanakan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir, harapannya ke depannya BUMN dapat semakin kuat dan efektif dalam memberikan manfaat bagi negara, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Langkah ini selaras dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.