Jakarta — Akses transportasi yang memadai merupakan salah satu penentu utama dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di daerah-daerah termarjinalkan. Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa peningkatan akses transportasi akan menjadi prioritas utamanya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun berbagai inisiatif seperti Program Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, serta program Pendidikan SMA gratis bagi masyarakat miskin telah diluncurkan, transportasi tetap menjadi kunci yang belum banyak tersentuh.
“Kita tidak dapat mengentaskan kemiskinan tanpa memperbaiki akses transportasi. Tanpa ini, semua program sosial yang kita berikan hanya bersifat sementara,” ujar Ahmad Luthfi saat diwawancarai, Rabu, 13 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan transportasi umum harus menjadi agenda prioritas pemerintahannya untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin, Selasa, 18 Februari 2025.
Selama ini, hampir seluruh kepala daerah menjanjikan pengentasan kemiskinan, namun upaya tersebut belum banyak membuahkan hasil. Irine Yusiana Roba Putri, seorang pengamat kebijakan publik, mengatakan akar permasalahan sering kali luput dari perhatian pemerintah. “Subsidi transportasi umum adalah keharusan, bukan pilihan. Tanpa subsidi, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas akan semakin terpinggirkan,” tegas Irine.
Akses transportasi yang terbatas berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat miskin. Dari keterisolasian, hambatan dalam pendidikan, hingga stagnasi ekonomi, semua berujung pada masalah sosial dan ekonomi jangka panjang. Di Jawa Tengah, kondisi ini sangat terlihat, terutama di daerah-daerah terpencil di mana angkutan umum sudah tidak tersedia. Akibatnya, angka putus sekolah meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah pernikahan anak serta kelahiran bayi stunting.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masyarakat miskin sering kali berada di area dengan akses transportasi buruk. Berdasarkan data dari IRMS Semester 2 (2022) dan Data Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (2020), jalan kota/kabupaten yang rusak mencapai presentase sebesar 38 persen. Ini menjadi indikasi bahwa pembenahan infrastruktur jalan harus segera dilakukan.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah hadir untuk menjawab tantangan ini. Dengan anggaran mencapai Rp14,6 triliun, program ini menangani 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia. Jawa Tengah mendapatkan alokasi sebesar Rp1,36 triliun untuk memperbaiki dan membangun 40 ruas jalan dengan total panjang 289,8 kilometer. Namun, tahun 2025 belum dianggarkan untuk Inpres Jalan Daerah, yang berarti daerah tersebut harus mencari sumber pendanaan lain untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan jaringan jalan yang baik akan memperlancar mobilitas barang dan penumpang. Program angkutan tol laut dan subsidi angkutan barang akan bisa merambah hingga daerah pedalaman dengan adanya peningkatan konektivitas jalan," tambah Ahmad Luthfi. Dengan program ini, diharapkan lebih banyak rute yang dikembangkan, termasuk trayek bus perintis yang saat ini masih sangat sedikit di Jawa Tengah.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah menunjukkan total panjang jaringan jalan di provinsi ini mencapai 31.116,64 km, terdiri atas 1.518,09 km jalan nasional, 2.404,741 km jalan provinsi, dan 27.193,81 km jalan kabupaten/kota. Sebanyak 56,18 persen dari jalan tersebut dalam kondisi baik, memberi harapan bahwa dengan perencanaan yang tepat, akses transportasi di Jawa Tengah dapat mencapai tingkat yang lebih baik.
Dengan demikian, perbaikan infrastruktur transportasi bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi sosial-ekonomi yang komprehensif. Ahmad Luthfi memandang ini sebagai langkah krusial untuk memecahkan siklus kemiskinan yang selama ini membelit masyarakat Jawa Tengah. "Tanpa akses yang baik, kemiskinan akan tetap buas, menjebak masyarakat miskin dalam siklus yang tak berkesudahan," tutupnya.