Jakarta — Dalam upaya memperkuat sinergi dan memberikan dukungan maksimal terhadap layanan hukum dan administrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Utara menempuh langkah strategis dengan melakukan kunjungan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut). Kunjungan ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-instansi dalam menanggulangi permasalahan finansial ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua, rombongan disambut baik oleh pejabat OJK Wilayah Sulutgomalut. Turut mendampingi Kurniaman dalam kunjungan tersebut adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raymond Takasenseran, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Koloay, bersama dengan jajaran pejabat struktural lainnya, Jumat, 14 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, perbincangan difokuskan pada isu pengawasan terhadap fidusia, sebuah instrumen hukum yang sangat penting dalam sektor pembiayaan. Kurniaman Telaumbanua menekankan bahwa Kemenkum dan OJK memiliki peran penting dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
"Satgas PASTI memainkan peran krusial dalam menghadapi masalah terkait aktivitas keuangan ilegal, yang berisiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan fidusia, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Kurniaman Telaumbanua.
Keberadaan Satgas PASTI ini menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan menindak aktivitas keuangan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Kurniaman juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan OJK sebagai upaya kolaboratif untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh dan efektif.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Wilayah Sulutgomalut, Robert Sianipar, turut menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam mengawasi aktivitas keuangan ilegal. "OJK berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap lembaga pembiayaan yang beroperasi di wilayah Sulutgomalut memiliki legalitas yang jelas dan berizin resmi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk melindungi konsumen dan memperkuat stabilitas sektor keuangan," ujar Robert Sianipar.
Selain itu, Robert juga menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pengawasan keuangan yang lebih ketat dan terstruktur. Sinergi seperti yang dijalin dengan Kemenkum Sulut menjadi salah satu upaya proaktif untuk mencegah terjadinya aktivitas keuangan ilegal yang sering kali memanipulasi kebijakan fidusia demi keuntungan tertentu.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik keuangan yang menyalahi aturan, serta menekan laju kegiatan ilegal di sektor ini. Kolaborasi antara Kemenkum Sulut dan OJK Wilayah Sulutgomalut menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat.
Langkah tersebut juga menjadi sinyal positif bagi masyarakat, bahwa pemerintah dan otoritas terkait serius dalam menjaga kestabilan dan keamanan sektor keuangan dari ancaman aktivitas ilegal. Dengan kerjasama yang makin erat antara Kemenkum dan OJK, diharapkan dapat tercipta regulasi yang lebih efektif dan implementasi yang lebih baik, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan masyarakat luas.