JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat transportasi publik massal terus berlanjut seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan.
Kepadatan penumpang yang kian terasa, khususnya pada layanan kereta rel listrik, mendorong perlunya dukungan nyata agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Dalam konteks tersebut, negara kembali menunjukkan perannya melalui penguatan permodalan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah resmi menyalurkan suntikan dana sebesar Rp 1,8 triliun kepada KAI.
Dukungan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk meningkatkan kapasitas angkutan massal, sekaligus memastikan transportasi publik tetap menjadi pilihan utama masyarakat di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi dan urbanisasi.
Landasan Regulasi Dan Komitmen Pemerintah
Suntikan modal negara kepada KAI didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember lalu. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum penambahan modal sekaligus penugasan kepada KAI dalam memperkuat sarana perkeretaapian nasional.
Melalui aturan ini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk hadir secara aktif dalam pengembangan transportasi publik. Penambahan modal tidak hanya dimaknai sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan layanan angkutan massal mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah memberikan penugasan kepada PT KAI untuk menyediakan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik guna meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat,” tulis aturan tersebut, dikutip Jumat (6/2/2026).
Dengan adanya payung hukum yang jelas, penguatan modal ini diharapkan dapat segera diimplementasikan secara efektif, terutama untuk menjawab tantangan kepadatan penumpang KRL yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Fokus Pengadaan Sarana Kereta Rel Listrik
Penugasan utama dari suntikan modal negara ini adalah pengadaan sarana perkeretaapian, khususnya untuk menambah armada kereta rel listrik. KRL selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan dan penyangga, dengan tingkat penggunaan yang sangat tinggi setiap harinya.
Penambahan gerbong KRL dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas angkut sekaligus memperbaiki kualitas layanan. Dengan armada yang lebih memadai, KAI diharapkan mampu mengurangi kepadatan, terutama pada jam sibuk, serta memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penumpang.
Langkah ini juga selaras dengan upaya pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik massal sebagai solusi kemacetan dan efisiensi energi. Dengan kapasitas yang meningkat, KRL dapat melayani lebih banyak penumpang tanpa harus menambah beban lalu lintas di jalan raya.
Selain itu, pengadaan sarana baru juga diharapkan mendukung keberlanjutan operasional KAI dalam jangka panjang. Armada yang lebih modern umumnya memiliki tingkat keandalan lebih tinggi, efisiensi energi yang lebih baik, serta biaya perawatan yang lebih terkendali.
Prioritas Produk Dalam Negeri Dan Industri Nasional
Menariknya, pengadaan dan retrofit atau pembaruan sarana KRL ini diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri. Ketentuan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri manufaktur nasional melalui belanja negara yang strategis.
Prioritas produk dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas industri manufaktur nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, program pengadaan KRL tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap industri perkeretaapian dalam negeri dapat terus berkembang, meningkatkan kemampuan teknologi, serta menyerap tenaga kerja.
Keterlibatan industri nasional juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat kemandirian sektor transportasi.
Bagi KAI, penggunaan produk dalam negeri juga membuka peluang kerja sama jangka panjang dengan industri nasional dalam hal perawatan, pengembangan, dan inovasi sarana perkeretaapian. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan.
Skema Penyertaan Modal Dan Dampak Layanan Publik
Secara teknis, penambahan modal negara ini dilakukan melalui skema penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dana tersebut kemudian diteruskan kepada PT KAI sebagai penerima penugasan.
Dengan skema ini, negara tetap menjaga kendali atas perusahaan melalui kepemilikan saham seri A Dwiwarna sebesar satu persen di PT KAI. Mekanisme tersebut memastikan bahwa arah kebijakan strategis perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan publik.
Peningkatan kapasitas gerbong KRL yang dihasilkan dari suntikan modal ini diharapkan mampu mengatasi persoalan kepadatan penumpang yang terus meningkat di wilayah urban. Selain itu, layanan yang lebih andal dan nyaman juga diyakini dapat mendorong produktivitas masyarakat.
Transportasi publik yang efisien berperan penting dalam mendukung mobilitas ekonomi, mengurangi biaya perjalanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Dengan dukungan modal negara, KAI diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai penyedia layanan transportasi massal yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Ke depan, penambahan armada KRL ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dan KAI dalam membangun sistem transportasi publik yang modern dan inklusif. Langkah tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi jutaan pengguna transportasi publik di Indonesia.