JAKARTA - Uni Eropa tengah mempersiapkan langkah besar untuk memperketat kebijakan keamanan siber di wilayahnya.
Salah satu perubahan signifikan adalah rencana untuk mewajibkan negara-negara anggotanya menghapus perangkat Huawei dan ZTE dari infrastruktur kritis mereka.
Kebijakan ini dirancang untuk menangani potensi ancaman keamanan yang berkaitan dengan vendor asal Tiongkok tersebut, dan mengikuti jejak Amerika Serikat yang sudah lebih dulu mengambil langkah serupa.
Mendorong Keamanan Siber dengan Kebijakan Wajib Pemblokiran
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Financial Times dan dikutip oleh Reuters pada 20 Januari 2026, Komisi Eropa tengah menyiapkan proposal keamanan siber yang akan dirilis dalam waktu dekat.
Proposal ini akan mengubah pendekatan sebelumnya yang bersifat sukarela menjadi sebuah mandat yang wajib diterapkan oleh seluruh negara anggota Uni Eropa.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi lambannya implementasi kebijakan di sejumlah negara besar, seperti Spanyol dan Jerman, yang selama ini dianggap ragu-ragu dalam menghapus perangkat Huawei dan ZTE dari infrastruktur penting mereka.
Kebijakan baru ini akan mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa untuk secara tegas memblokir penggunaan perangkat dari vendor yang dianggap berisiko tinggi, terutama Huawei dan ZTE, pada infrastruktur strategis yang mencakup sektor telekomunikasi, energi surya, dan sektor vital lainnya.
Kebijakan ini juga memperkuat langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, yang sejak 2022 telah melarang penggunaan peralatan tersebut di seluruh wilayahnya.
Pertimbangan Risiko dan Alternatif Pemasok dalam Penghapusan Perangkat
Penghapusan perangkat Huawei dan ZTE dari infrastruktur kritis akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada di masing-masing wilayah.
Komisi Eropa juga menekankan bahwa faktor biaya dan ketersediaan alternatif pemasok akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan ini.
Proses transisi akan difokuskan pada penggantian perangkat dengan produk dari pemasok lain yang dianggap lebih aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.
Walaupun langkah ini terlihat tegas, proses implementasi yang melibatkan penghapusan dan penggantian perangkat-perangkat lama akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, Uni Eropa berencana untuk mengatur hal ini dengan cara yang memungkinkan negara-negara anggota menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal mereka, termasuk dengan melihat ketersediaan sumber daya dan pemasok alternatif di setiap negara.
Reaksi Huawei dan ZTE: Tantangan di Tengah Ketidakpastian
Hingga saat ini, baik Komisi Eropa, Kementerian Perdagangan Tiongkok, Huawei, maupun ZTE belum memberikan tanggapan resmi terhadap laporan mengenai kebijakan pemblokiran ini.
Namun, langkah yang diambil oleh Uni Eropa semakin memperkuat tren global yang membatasi penggunaan perangkat teknologi asal Tiongkok.
Keputusan ini menggarisbawahi ketegangan yang semakin besar dalam hubungan teknologi antara negara-negara Barat dan Tiongkok.
Salah satu dampak yang dapat dirasakan oleh Huawei adalah potensi penundaan atau pembatalan rencana mereka untuk membangun pabrik baru di wilayah selatan Prancis.
Ketidakpastian mengenai kebijakan dan ketatnya pengembangan jaringan 5G di Eropa menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi keputusan ini.
Jika kebijakan pemblokiran ini benar-benar diterapkan secara penuh, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan teknologi asal Tiongkok akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga pangsa pasar di Eropa.
Tren Global yang Membatasi Penggunaan Teknologi Asal Tiongkok
Langkah Uni Eropa ini mengikuti jejak Amerika Serikat yang sudah lebih dulu mengambil tindakan serupa terhadap Huawei dan ZTE pada tahun 2022.
Kebijakan tersebut diberlakukan dengan alasan keamanan nasional, di mana kedua perusahaan Tiongkok dianggap memiliki potensi untuk melakukan spionase atau memberikan akses kepada pemerintah Tiongkok terhadap data sensitif.
Keputusan Uni Eropa untuk menambah kebijakan pemblokiran ini menunjukkan bahwa rivalitas antara negara-negara Barat dan Tiongkok dalam sektor teknologi semakin meningkat.
Sementara itu, bagi Tiongkok, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya yang tidak hanya berdampak pada Huawei dan ZTE, tetapi juga pada hubungan ekonomi dan teknologi antara negara-negara Barat dan Tiongkok secara keseluruhan.
Pembatasan semacam ini kemungkinan akan memperburuk ketegangan perdagangan antara kedua belah pihak, yang dapat berdampak pada sektor-sektor lain, termasuk perdagangan global dan pasokan teknologi.
Perubahan Signifikan dalam Lanskap Teknologi dan Energi Eropa
Jika kebijakan ini diterapkan secara penuh, maka lanskap teknologi dan energi di Eropa akan mengalami perubahan signifikan. Penggunaan perangkat Huawei dan ZTE yang selama ini menjadi bagian dari infrastruktur telekomunikasi dan energi surya di banyak negara Eropa akan terpaksa dihentikan, dan peralihan ke pemasok lain yang dianggap lebih aman akan memakan waktu.
Selain itu, biaya dan risiko yang timbul akibat penggantian perangkat-perangkat ini akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara Eropa yang masih bergantung pada teknologi Tiongkok.
Kebijakan ini juga memperburuk ketegangan geopolitik yang sudah ada antara negara-negara Barat dan Tiongkok, serta memberikan dampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang selama ini mengandalkan teknologi dari kedua vendor besar asal Tiongkok tersebut.
Meski demikian, bagi Uni Eropa, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat keamanan sibernya dan mengurangi ketergantungan pada teknologi dari negara yang dianggap memiliki hubungan yang kompleks dengan negara-negara Barat.